Pendidikan Tinggi Bukan Lapangan Usaha

Saya sangat sependapat bahwa Pendidikan tinggi bukan semata-mata lapangan usaha jasa sebagaimana halnya jasa transportasi, jasa konsultasi  ataupun jasa lainnya seperti termuat dalam klasifikasi lapangan usaha indonesia. Pernyataan ini dimuat sebagai landasan filosofi Draft Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang statunya sudah meningkat menjadi Rancangan Undang-Undang Perguruan ini. Persetujuan ini tidak terkait dengan isi dan bab demi bab dari RUU tersebut. Saya setuju dengan landasan filosofinya.

Itu kan idealnya. Dalam praktek, tetap saja banyak orang melihatnya sebagai lapangan usaha. Misalnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Guru dan Dosen, peluang usaha tersebut muncul. Padahal aturan sudah jelas. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa seorang guru profesional haruslah menyandang gelar sarjana strata satu (S-1). Saat ini banyak sekali guru yang baru punya bahan D2.

Memang ada sejumlah LPTK (Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan) yang diberi kewenangan menyelenggaran Progran Peningkatan Kwalifikasi Guru dalam Jabatan. Artinya, guru-guru yang sudah bertugas diberikesempatan untuk meningkatkan kwalifikasi dari D-2 ke S-1. Ada yang melalui Program di Universitas Terbuka, ada yang melalui Program Reguler (sambil bekerja juga kuliah reguler), bahkan untuk Gurdacil (Guru-Guru di daerah Terpencil) juga disediakan Program Pendidikan Jarak Jauh memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jumlah guru dengan kwalifikasi D2 masih sangat banyak. Jangankan di daerah terpencil, di sekitar Jabodetabek aja masih bejibun, sangat banyak. Oleh karenanya, bagi yang bermata jeli, melihat ini sebagai suatu kesempatan usaha. Memanfaatkan guru-guru yang tak paham proses pembelajaran; yang penting segera bisa memperoleh Ijazah S-1 Kependidikan, SPd. Sayangnya, mereka kemudian menjadi korban, korban penipuan karena proses pembelajaran tak bisa instan. Ini bukan lapangan usaha jasa. Apalagi yang prosesnya berorientasi produlk, keragaman sedikit jumlahnya banyak. Pembelajaran adalah sesuatu yang berorientasi proses, yang variasinya banyak jumlahnya sedikit.

Uhamka, sudah dua kali namanya dicatut oleh orang-rang yang tidak bertanggungjawab, yang hanya melihat pendidikan tinggi sebagai lahan usaha jasa biasa. Ada permintaan, ada penawaran dan sebaliknya, kalau ditawarkan pasti akan banyak peminatnya. Sayangnya, bukan cuma lembaganya illegal, tapi prosesnya juga. Bayangnya, pendaftaran mulai September 2010, dijanjikan wisuda Februari 2011. Ini saja bagi yang cermat sudah merupakan suatu keanehan. Cobalah berhati-hati. Anda pasti akan merugi. Bukan cuma uang, tetapi juga, malunya itu ketika ketahuan gelar Anda illegal.

Bayangkan untuk Program PJJ-PGSD saja butuh setidaknya 6 semester untuk meningkatkan kualifikasi dari D-2 ke S-1. Memang proses pembelajarannya berbeda dengan Program Reguler. Tetapi program ini dipantau sangat ketat oleh Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional. Apalagi tawaran yang cuma beberapa bulan dengan kegiatan perkuliahan seadanya.

Hati-hatilah….Banyak peluang yang muncul dan Anda menjadi korban….

Tentang Eid

Blog ini merekam pemikiran, ucapan dan tindakan saya di berbagai aktivitas; sebagai pekerja, pemilik pekerjaan & profesi, pemilik bisnis dan investor serta sebagai saya sendiri.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s